Rapat KKM MI Bahas Asesmen Madrasah Tahun 2024

Palangka Raya (Humas) Rapat Kelompok Kerja Madrasah - Madrasah Ibtidaiyah (KKM-MI) Kota Palangka Raya membahas persiapan Asesmen Madrasah (AM) siswa kelas VI Tahun 2024.

Ketua KKM-MI Kota Palangka Raya H. Rahmani mengatakan bahwa pelaksanaan AM tertulis untuk tingkat MI dilaksanakan setelah AM tingkat MA dan MTs, yaitu tanggal 22 - 27 April 2024. 

Di mana untuk soal asesmen pelajaran agama (Quran Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fikih) dibuat oleh Kementerian Agama RI, sedangkan materi umum dibuat satuan pendidikan masing-masing yang dikelola oleh KKM-MI.

Lebih lanjut H. Rahmani menyebutkan proporsi soal asesmen terdiri dari 20 % pelajaran kelas IV,  30 % pelajaran kelas V, dan 50 % pelajaran kelas VI. Sementara untuk bobot penilaian pilihan ganda 70%, isian 20% dan essai 10%.

Untuk mata pelajaran selain Bahasa Arab, IPA dan Matematika Jumlah Soal adalah 50, yang terdiri dari 35 pilihan ganda, 10 Isian dan 5 Essay. Sedangkan untuk yang 40 soal terdiri dari 25 pilihan ganda, isian 10 dan Essay 5, terang H. Rahmani.

Nilai akhir dari pelaksanaan asesmen yang tertulis dalam ijazah siswa nanti 60% diambil dari rapor dan 40% dari hasil asesmen madrasah.

Rapat KKM-MI yang dihadiri kepala MI Negeri dan swasta se Kota Palangka Raya yang dilaksanakan di Hotel Aurila, Kamis, (18/1/2024) tersebut dilaksanakan secara bergantian setiap bulannya. 

Dalam rapat H. Rahmani mengingatkan bahwa AM tidak hanya tertulis, tetapi juga ada praktik, yang meliputi praktik Bahasa Indonesia, IPA, PJOK, SBDP, Al-Qur’an Hadist, Bahasa Arab, Fiqih, dan Bahasa Inggris, yang rentang pelaksanaannya dari tanggal 26 - 28 Februari 2024.

Selain membahas masalah intern madrasah, materi rapat juga diisi oleh Kasi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

Suryanto mewakili Kasi Pendidikan Madrasah mengingatkan pentingnya data pada Emis, EDM dan Erkam. Oleh karenanya selesaikan data tersebut dengan baik dan benar, karena hal ini terkait dengan besaran dana BOS yang diterima.

Dalam kebijakan terbaru bagi guru penerima tunjangan sertifikasi wajib mengikuti diklat minimal 20 jam persemester, ucap Suryanto.

Sedangkan pengawas madrasah H. Rumaidi menekankan pentingnya penyelesaian data di Simpatika. Karena kalau data simpatika pada madrasah bermasalah, maka kami juga ikut bermasalah, sehingga pembayaran tunjangan sertifikasi jadi tertunda, katanya.

Penambahan tenaga pendidik dan kependidikan serta kepala madrasah di simpatika harus diperhatikan syarat dan ketentuannya. Agar ketika pertanggungjawaban terkait penggunaan dana BOS tidak terkendala, pungkasnya. (asdi)