Bukan Sekadar Formalitas, MIN 5 Kota Palangka Raya Ikut Kawal Integritas ASN Lewat Pengisian Konflik Kepentingan

Palangka Raya – Integritas bukanlah slogan yang cukup diucapkan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kesadaran itulah yang mendorong Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Kota Palangka Raya untuk aktif mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Pengisian Modul Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Kementerian Agama Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (8/10/2026) ini diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk jajaran MIN 5 Kota Palangka Raya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan komitmen ASN dalam mengelola potensi maupun konflik kepentingan secara transparan, objektif, dan bertanggung jawab. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, H. Amruddin, dalam sambutannya menekankan bahwa pengisian formulir konflik kepentingan tidak boleh dipandang sebagai sekadar pemenuhan administrasi belaka.

"Isilah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Ini adalah cermin dari integritas kita sebagai pelayan publik," pesannya kepada seluruh peserta.

Dalam paparannya, Ismail Marjuki, Katim Fungsi Ortala dan KUB Kemenag Kalteng, menjelaskan bahwa pengisian formulir Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Internal (SIAPI).

Ia merinci bahwa konflik kepentingan yang dikelola dalam sistem tersebut mencakup konflik potensial dan aktual. "Dengan memahami perbedaannya, ASN dapat lebih waspada dan bijak dalam mengambil keputusan," ujarnya. Ismail juga mengingatkan seluruh jajaran ASN untuk berkoordinasi menyelesaikan pengisian pada tanggal 15 Oktober 2026 mendatang, memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal.

Bagi MIN 5 Kota Palangka Raya, keikutsertaan dalam kegiatan ini bukanlah formalitas semata. Ini adalah bagian dari komitmen madrasah untuk membangun budaya integritas di lingkungan kerja. "Kami ingin memastikan bahwa setiap ASN di madrasah kami memahami pentingnya menghindari konflik kepentingan.

Ini bukan hanya soal aturan, tetapi soal kepercayaan masyarakat," ujar salah satu perwakilan madrasah. Kesadaran ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.

Dengan mengikuti koordinasi ini, MIN 5 Kota Palangka Raya turut berkontribusi pada penguatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Agama. Langkah kecil ini diharapkan berdampak besar: terciptanya ASN yang bersih, akuntabel, dan dipercaya oleh publik. Sebab, integritas yang dijaga hari ini adalah warisan kepercayaan untuk masa depan. (Tim Humas)